Surat Keterangan Fiskal

Pengertian

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan WP untuk masa dan tahun pajak tertentu.

WP adalah WP yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi Pemerintah.

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Bagi WP Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. WP dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada KPP tempat WP terdaftar.

WP yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :

  1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. mengisi formulir permohonan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan :
    • fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan SPT Tahunan tersebut;
    • fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun terakhir;
    • fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus WP yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan dan badan hukum lainnya, maupun pemberian hak baru.

Kewajiban Kantor Pelayanan Pajak

  1. menerima permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal dari WP;
  2. melakukan penelitian atas permohonan WP;
  3. bila WP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, KPP segera menyampaikan kepada WP untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya melalui surat resmi;
  4. KPP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal apabila WP telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal.
About these ads

2 Balasan ke Surat Keterangan Fiskal

  1. mirko mengatakan:

    apa beda surat ket fiskal yang dikeluarkan oleh dispenda/dipenda daerah yg bersangkutan dengan s. ket. fiskal yg di keluarkan oleh ktr pajak. kalo beda kenapa

  2. cakadidi mengatakan:

    Perbedaan mendasarnya adalah penerbit dari surat keterangan fiskal tersebut.
    KPP menangangi tentang pajak-pajak pusat yang terdiri dari PPh, PPN, PBB (sebelum didaerahkan), Bea Meterai.
    Sedangkan pajak-pajak daerah dan retribusi khusus dikeluarkan oleh Pemda.
    Untuk setiap badan usaha yang ingin mengikuti proyek yang didanai oleh APBN dan APBD, ada kewajiban untuk melampirkan SKF yang dikeluarkan oleh KPP.
    Sedangkan kegunaan SKF oleh Pembda saya sendiri kurang tau.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: