Fiskal Luar Negeri

Pengertian

Fiskal Luar Negeri (FLN) adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri.

Pembayaran dan Pengkreditan FLN

1. Tarif Fiskal Luar Negeri adalah :
   1. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara.
   2. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalan dengan menggunakan kapal laut.
2. Dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBFLN) di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. Anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya TBPFLN diisi dengan nama/identitas anggota keluarga yang bertolak ke luar negeri dan NPWP yang dicantumkan adalah NPWP kepala keluarga.
4. Pembayaran FLN bagi WP Orang Pribadi dalam negeri merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan.
5. Pembayaran FLN bagi WP Orang Pribadi yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan PPh terutang dengan syarat WP Orang Pribadi tersebut mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili WP.
6. Pembayaran FLN bagi karyawan (tidak termasuk isteri dan anak) yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan Pemberi Kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan sepanjang kepergian karyawan yang bersangkutan dalam rangka tugas (dinas) untuk kepentingan perusahaan.

Pengecualian Fiskal Luar Negeri

Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut :

• pembebasan langsung diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang;
• pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) diterbitkan Unit Fiskal Luar Negeri (UPFLN) DJP.

Cara Memperoleh SKBFLN

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat keberangkatan ke luar negeri.
2. Bila permohonan disetujui, maka akan diberikan rekomendasi pembebasan FLN.
3. Berdasarkan rekomendasi tersebut, unit FLN di pelabuhan laut atau bandar udara tempat keberangkatan akan menerbitkan SKBFLN.
4. Bagi WP luar negeri yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing, permohonan pembebasan kewajiban membayar FLN diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit pelaksana FLN dimana kantor perwakilan wilayah perusahaan asing tersebut berkedudukan sebagai pengganti SKBFLN.