Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

22 September 2008

Pengertian

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak saharusnya terutang dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

 

  1. WP dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui KPP setempat.
  2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal :
          

    • Untuk PPh jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
    • Untuk PPN jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;
    • Untuk PPnBM jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

     

  3. Surat ketetapan pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
  4. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

 

Pengembalian Pendahuluan :

  1. WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jendaral Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
  2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebiahn pajak untuk WP tertentu.
  3. WP dengan kriteria tertentu adalah WP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat :
    • SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    • Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
    • Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
    • Tidak pernah dijatuhi hukuman tidak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
    • Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan :
      • pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
      • laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
  4. WP yang laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik juga dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dengan syarat memenuhi kriteria angka 3 huruf a, b, c dan d (diatas) ditambah dengan syarat :
    • dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
    • apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan pajak maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
  5. Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan WP yang memenuhi kriteria tertentu setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
  6. WP yang perhitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui karena berkaitan denga pengenaan cukai sepanjang memenuhi persyaratan WP kriteria tertentu dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.
  7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN, sejak permohonan diterima lengkap.
  8. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak berupa SKPKB atau SKPLB atau SKPN dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  9. SKPB yang telah diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Penetapan dan Ketetapan Pajak

22 September 2008

Prinsip self assesment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa WP diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan pada WP sendiri melalui SPT yang disampaikannya.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

  1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
  2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
  3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
  4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
  5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
Jenis-Jenis Ketetapan Pajak
  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
    Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
    Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. 
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
    Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
    Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Tagihan Pajak (STP)
STP diterbitkan dalam hal :
  • Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  • Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hibung;
  • WP dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga; 
  • Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  • Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak, dan
  • PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.
Mulai 1 Januari 2008, STP juga dapat diterbitkan dalam hal :
  1. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi.
  2. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan diwajibkan membayar kembali.
Daluwarsa Penetapan Pajak
Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Penentuan masa 10 (sepuluh) tahun ini sesuai dengan ketentuan daluwarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan WP.

Mulai 1 Januari 2008, daluwarsa penetapan pajak ditentukan menjadi 5 (lima) tahun sejak akhir masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.