Surat Keterangan Fiskal

25 September 2008

Pengertian

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan WP untuk masa dan tahun pajak tertentu.

WP adalah WP yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi Pemerintah.

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Bagi WP Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. WP dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada KPP tempat WP terdaftar.

WP yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :

  1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. mengisi formulir permohonan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan :
    • fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan SPT Tahunan tersebut;
    • fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun terakhir;
    • fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus WP yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan dan badan hukum lainnya, maupun pemberian hak baru.

Kewajiban Kantor Pelayanan Pajak

  1. menerima permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal dari WP;
  2. melakukan penelitian atas permohonan WP;
  3. bila WP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, KPP segera menyampaikan kepada WP untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya melalui surat resmi;
  4. KPP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal apabila WP telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajaka

25 September 2008

Pengertian

Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik

Penyidik di bidang perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik

  1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  7. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5;
  8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. menghentikan penyidikan;
  11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Penyidik pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan.

Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan dalam hal :

  1. tidak terdapat cukup bukti;
  2. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. peristiwanya telah daluwarsa;
  4. tersangkanya meninggal dunia;
  5. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat Pemungut;
  6. melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Tindakan Pidana di Bidang Perpajakan

25 September 2008

Pelanggaran Ketentuan Perpajakan dan Ancaman Sanksi

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan WP, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tidak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

  1. Setiap orang karena kealpaannya :
    • tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
    • menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

    sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

    Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap angka 1 diatas menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

    Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari WP, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

    Daluwarsa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

    Tindak pidana di bidang perpajakn tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

    Delik Aduan dan Sanksinya

    Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan.

    Pelanggaran atas larangan mengungkap kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

    1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan WP, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
       
    2.  Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

    Ketertiban dan Sanksi bagi Pihak Ketiga

    Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

    Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan dia atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

    Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

    Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan dia atas menjadi pidana kurungan  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

    Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.


    Pemeriksaan Pajak

    25 September 2008

    Pengertian Permeriksaan 

    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan  peraturan perudang-undangan perpajakan.

    Tujuan Pemeriksaan

    1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
      • SPT lebih bayar dan atau rugi.
      • SPT tidak atau terlambat disampaikan.
      • SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
      • Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
    2. Tujuan lain yaitu :
      • Pemberian NPWP (secara jabatan)
      • Penghapusan NPWP
      • Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
      • WP mengajukan keberatan dan banding
      • Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
      • Pencocokan data dan atau alat keterangan
      • Penentuan WP berlokasi di tempat terpencil
      • Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
      • Tujuan lain selain diatas.

    Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

    1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
    2. Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
    3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
    4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
    5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
    6. Meminta rincian berkenan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
    7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
    8. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

    Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

    1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
    2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
    3. Memberi keterangan yang diperlukan.

    Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui

    1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
    2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat WP (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
    3. Apabila WP tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

    Pembukuan/Pencatatan bagi Wajib Pajak

    24 September 2008

    Pembukuan

    Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang dan Jasa, harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan dikenakan PPnBM yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

    Pencatatan

    Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

    Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

    1. WP Badan.
    2. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari RP. 1.800.000.000,00 (satu milyat delapan ratus juta rupiah) atau lebih.

    Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

    1. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari RP. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
    2. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto denga syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
    3. WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

    Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

    1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
    2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
    3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
    4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
    5. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
    6. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur keadaan kas dan bak, daftar utang-piutang, daftar persediaan barang dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.
    7. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP wajib disimpan selam 10 (sepuluh) tahun.

    Mulai Januari 2008 buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi atau di tempat kedudukan WP Badan.

    Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

    Adalah untuk mempermudah :

    1. Pengisian SPT.
    2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
    3. Penghitungan PPN dan PPnBM.
    4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

    Pembukuan Dalama Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

    WP yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah :

    1. WP dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu WP yang beroperasi berdasarkan Peraturan Perudang-undangan yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing;
    2. WP dalam rangka Kontrak Karya, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan;
    3. WP dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi;
    4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghidaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait;
    5. WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri dalam hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UU Pajak Penghasilan;
    6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasa Modal – Lembaga Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

    Tempat Penyimpanan Buku Catatan/Dokumen

    Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain WAJIB disimpan di Indonesia yaitu untuk :

    1. WP orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal;
    2. WP badan, di tempat kedudukan.

    Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan

    Perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.


    Peninjauan Kembali

    24 September 2008

    Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

    Alasan-Alasan Peninjauan Kembali

    1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
    2. Terdapat bukti tertulis baru, penting dan menentukan;
    3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
    4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangkan sebab-sebabnya;
    5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai degan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Jangka Waktu Peninjauan Kembali

    1. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;
    2. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

    Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding, Imbalan Bunga dan Gugatan

    24 September 2008

    Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

    Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dengan syarat :

    1. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
    2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
    3. Alasan yang jelas.
    4. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.
    5. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
    6. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

    Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

    Putusan Pengadilan Ppajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

    Imbalan Bunga

    Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

    Gugatan

    WP atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada KPP terhadap :

    1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
    2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
    3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
    4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP.

    Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

    1. Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.
    2. Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.