Pengurangan Pajak atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

  1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.
  2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan :
    • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan;
    • Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
    • Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
    • Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP, suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.
  3. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima.
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
  1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ayng tidak benar harus memenuhi ketentuan :
    • Dianjurkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;
    • Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.
  3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.
Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan
  1. Untuk keperluan pengajuan permohonan, WP dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan, dan Kepala KPP wajib menjawabnya secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan.
    Catatan:
    WP harus tetap memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan diatas.
  2. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas permohonan diterbitkan.
Perlu diperhatikan bahwa pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: