Tata Cara Pengajuan Keberatan

Yang Dimaksud dengan “Keberatan”

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa WP merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Hal-Hal yang Dapat Diajukan Keberatan

WP dapat mengajukan keberatan atas :

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
  5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala KPP di tempat WP terdaftar, dengan syarat :

  1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
  3. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

Mulai Januari 2008 dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, WP wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLN, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

  1. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh KPP
  2. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat) jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukanpemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Penyelesaian Keberatan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

  1. Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
  2. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: