Utang Pajak dan Penagihannya

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak apabila jumlah pajak terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Tindakan Penagihan Pajak

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

  1. Surat Teguran
    Utang Pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran akan diterbitkan Surat Teguran.
  2. Surat Paksa
    Utang Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
  3. Surat Sita
    Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  4. Lelang
    Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media masa. Penjualan secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
    Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.
    Catatan:
    Barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 tidak harus diumumkan melalui media masa. 
Hak Wajib Pajak / Penanggung Pajak
  1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
  2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.
  3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
  4. Sebelum pelaksanaan lelang, WP/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.
  5. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.
Kewajiban Wajib Pajak / Penanggung Pajak
  1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya : memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan tempat usaha/tempat tinggal WP/Penanggung Pajak, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
  2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

Daluwarsa Penagihan 

  1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda kenaikan dan biaya penagihan pajak daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
  2. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
    • diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
    • ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung;
    • diterbitkan SKPKB atau SKPKBT.
Mulai tahun pajak 2008 hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.
Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :
  1. diterbitkannya Surat Paksa;
  2. adanya pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung;
  3. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena WP setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian Pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. dilakukan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: