Fiskal Luar Negeri bagi Mahasiswa atau Pelajar yang belajar di luar negeri

27 Oktober 2008
  1. Pengertian Mahasiswa atau pelajar adalah :
    1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI);
    2. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional;
    3. Mahasiswa atau pelajar yang belajar dengan biaya sendiri atau biaya perusahaan. Yang belajar di luar negeri.
  2. Mahasiswa atau Pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) adalah :
    1. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI yang tugas belajar di luar negeri yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas. Apabila yang bersangkutan membawa serta anggota keluarganya (isteri, anak dan lainnya) pengecualian tidak berlaku untuk anggota keluarga tersebut;
    2. Mahasiswa atau pelajar yang belajar ke luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. Apabila yang bersangkutan membawa serta anggota keluarganya (isteri, anak dan lainnya) pengecualian tidak berlaku untuk anggota keluarga tersebut.
  3. Bagi Mahasiswa atau Pelajar yang sedang melaksanakan cuti pulang ke Indonesia dan akan bertolak kembali ke tempat belajar ke Luar Negeri diberikan pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN hanya untuk 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) tahun takwim sepanjang memenuhi ketentuan :
    1. Memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk di negeri tempat belajar;
    2. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;
    3. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  4. Mahasiswa atau Pelajar yang belajar ke luar negeri dengan biaya sendiri atau perusahaan, pada saat pertama kali bertolak ke luar negeri atau ketempat belajar di luar negeri tidak dikecualikan dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri.
  5. Pengecualian membayar FLN tersebut diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) oleh Unit Pelayanan Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun ketempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Iklan

Mau barteran link?

26 Oktober 2008

Mau barteran link? Copy source berikut ini :

<a href=”https://pajak4shared.wordpress.com&#8221; target=”_blank”><img border=”0″ width=”180″ alt=”Apa Kata Dunia?” src=”https://pajak4shared.files.wordpress.com/2008/10/crop2-copy.jpg”>pajak4shared.wordpress.com</a&gt;


Fiskal Luar Negeri

26 Oktober 2008

Pengertian

Fiskal Luar Negeri (FLN) adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri.

Pembayaran dan Pengkreditan FLN

  1. Tarif Fiskal Luar Negeri adalah :
    1. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara.
    2. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalan dengan menggunakan kapal laut.
  2. Dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBFLN) di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  3. Anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya TBPFLN diisi dengan nama/identitas anggota keluarga yang bertolak ke luar negeri dan NPWP yang dicantumkan adalah NPWP kepala keluarga.
  4. Pembayaran FLN bagi WP Orang Pribadi dalam negeri merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan.
  5. Pembayaran FLN bagi WP Orang Pribadi yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan PPh terutang dengan syarat WP Orang Pribadi tersebut mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili WP.
  6. Pembayaran FLN bagi karyawan (tidak termasuk isteri dan anak) yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan Pemberi Kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan sepanjang kepergian karyawan yang bersangkutan dalam rangka tugas (dinas) untuk kepentingan perusahaan.

Pengecualian Fiskal Luar Negeri

Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut :

  • pembebasan langsung diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang;
  • pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) diterbitkan Unit Fiskal Luar Negeri (UPFLN) DJP.

Cara Memperoleh SKBFLN

  1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat keberangkatan ke luar negeri.
  2. Bila permohonan disetujui, maka akan diberikan rekomendasi pembebasan FLN.
  3. Berdasarkan rekomendasi tersebut, unit FLN di pelabuhan laut atau bandar udara tempat keberangkatan akan menerbitkan SKBFLN.
  4. Bagi WP luar negeri yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing, permohonan pembebasan kewajiban membayar FLN diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit pelaksana FLN dimana kantor perwakilan wilayah perusahaan asing tersebut berkedudukan sebagai pengganti SKBFLN.

Pajak Penghasilan Pasal 26

24 Oktober 2008

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 26

  • Badan Pemerintah;
  • Subjek Pajak dalam negeri;
  • Penyelenggara Kegiatan;
  • BUT;
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26

  1. 20% (dua puluh persen) Final, dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri berupa :
    • deviden;
    • bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
    • royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    • imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan , dan kegiatan;
    • hadiah dan penghargaan;
    • pensiun dan pembayaran berkala lainny.
  2. 20% (dua puluh persen) Final, dari perkiraan penghasilan neto berupa :
    • penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
    • premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
  3. 20% (dua puluh persen) Final, dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
  4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 26

  1. PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.
  2. Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3, yaitu ;
    – lembar pertama untuk WP luar negeri;
    – lembar kedua untuk KPP;
    – lembar ketiga untuk arsip Pemotong.
  3. PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
  4. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 

Contoh :

Pemotong PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2008, penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2008; dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2008.

Pengecualian

  1. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat :
    • dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan;
    • dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
    • tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
  2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

24 Oktober 2008

Pengertian

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Objek dan Tarif

Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar :

  1. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto terhadap WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  2. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotong PPh

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah :

  1. Bank Pembayar Bunga;
  2. Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan Bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong PPh atau diskonto SBI tersebut.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh

  1. Jumlah deposito dan tabungan serta diskonto SBI tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
  2. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank luar negeri di Indonesia.
  3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 29 UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oelh Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar.
  4. Bunga tabungan pada Bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana; kavling siap bangun untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana atau Rumah Susun Sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Ketentuan pada butir 3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri terkait.

Lain-Lain

Orang pribadi subyek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak atas pajak yang telah dipotong dapat mengajukan permohonan pengembalian (Restitusi).


Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan

23 Oktober 2008

Pengertian

  • Hadiah undiah adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
  • Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
  • Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh penerima hadiah.
  • Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Pemotong PPh

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah :

– penyelenggara undian;

– pemberi hadiah.

Tarif

  • Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar berupa natura dan bersifat final.
  • Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 UU PPh, bila penerima WP Orang Pribadi dalam negeri.
    2. dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan final dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bila penerima WP luar negeri selain BUT.
    3. dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, bila penerima WP Badan.

Saat Terutang

  • PPh atas hadiah dan penghargaan terutang  pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
  • PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.
  • Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atau Undian, rangkap 3 :
    – lembar ke-1 untuk penerima hadiah (WP)
    – lembar ke-2 untuk KPP
    – lembar ke-3 untuk Penyelenggara/Pemotong 

Penyetoran dan Pelaporan

Penyelenggara undian atau penghargaan wajib :

  • menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif)
  • menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Lain-Lain

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.


Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

22 Oktober 2008

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitetural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing berserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
  3. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai penerima tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  4. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi pribadi. Penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

Subjek dan Objek Pajak

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Tarif 

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan :

  1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau WP Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termin dan tidak final.
  2. Pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 25 bila pengguna jasanya selain angka 1 dan tidak final.
  3. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 tersebut adalah 15% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto untuk jasa konstruksi adalah :
    – Atas WP penyedia jasa perencanaan konstruksi = 26 2/3%
    – Atas WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi = 13 1/3%
    – Atas WP penyedia jasa pengawasan kosntruksi = 26 2/3% 
  4. Jumlah bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

Wajib Pajak Dalam Negeri dengan kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan nilai pengadaannya sampai dengan Rp. 1 milyar, dikenakan PPh Final :

  • 4% dari jumlah bruto atas jasa perencanaan konstruksi;
  • 2% dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi;
  • 4% dari jumlah bruto atas jasa pengawasan konstruksi.

Tata Cara Pemotongan

  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain diatas, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran.
Dalam hal wajib pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum UU PPh.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

  1. Pembayaran/penyetoran pajak baik atas pemotongan maupun atas penyetoran sendiri dilakukan ke bank persepsi atau PT Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  2. WP wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.