Tarif Penghitungan PPh Pasal 21

Tarif dan Penerapannya

  1. Pegawai tetap penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung sebagai berikut :
    • Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto maksimum Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- (sebulan) dikurangi iuran pensiun, iurang jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
    • Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto maksimum Rp. 432.000,- setahun atau Rp. 36.000,- sebulan) dikurangi PTKP.
    • Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai; Penghasilan bruto dikurangi PTKP.
    • Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenisnya; Penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
  2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan bruto.
  3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto.
  4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satun, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 110.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.100.000,- dan atau tidak dibayarkan secara bulanan maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 110.000,-. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 1.100.000,- sebulan maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
  5. Penerima pesangon, tebusan, pensiun, Tunjuangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh final sebagai berikut:
    • 5% dari penghasilan bruto diatas Rp. 25.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-
    • 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-
    • 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,-
    • 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000,-
    • Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.
  6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol II/d kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/Ajun Insp/Tingkat I Kebawah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: