Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

a. Pemotong PPh Pasal 23 

  1. badan pemerintah;
  2. Wajib Pajak badan dalam negeri;
  3. penyelenggaraan kegiatan;
  4. bentuk usaha tetap (BUT);
  5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
  6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

  1. WP dalam negeri;
  2. BUT.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guan usaha denga hak opsi;
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    • deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    • bagi perseroan terbatas BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
  4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh anggota dari reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
  5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
  6. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  7. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000,- setiap bulan

Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23

  1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
  2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
  3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotonga Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: