Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah [NPWP]

10 Desember 2008

Dikarenakan WP Orang Pribadi pindah domisili [KTP yang terdaftar dalam NPWP lama tidak sama dengan KTP tempat tinggal baru] maka WP dapat mengajukan penggantian kode NPWP di tempat KPP yang baru dengan membawa :

  1. NPWP lama.
  2. KTP domisili yang baru.
  3. Mengisi formulir pindah. Formulir bisa di ambil disini dan petunjuk pengisiannya disini .

Pendaftaran NPWP bagi Karyawan Perusahaan

10 Desember 2008

Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka banyak Wajib Pajak Badan yang dihimbau oleh KPP untuk mendaftarkan NPWP bagi karyawannya. Dengan adanya himbauan tersebut dan untuk memudahkan WP pemberi kerja, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut :

  1. Kumpulkan foto kopi KTP seluruh karyawan yang belum mempunyai NPWP.
  2. Bagi perusahaan dengan karyawan yang sedikit [kurang dari 10 orang] dan tinggal dalam satu wilayah KPP maka isi data-data dalam formulir pendaftaran NPWP khusus untuk Orang Pribadi. Formulir bisa di donlot  disini , dan petunjuk pengisian disini
  3. Jika karyawan mempunyai KTP diluar KPP tempat perusahaan terdaftar dan mempunyai jumlah yang banyak [lebih dari 20 orang] maka donlot aplikasi eNPWP dari website http://www.pajak.go.id
  4. Isikan data-data yang diperlukan di aplikasi eNPWP tersebut.
  5. Pindahkan file data-data tersebut [lihat cara penggunaannya di aplikasi] ke dalam flashdisk.
  6. Bawa data dalam flashdisk, foto kopi KTP, formulir perdaftaran, surat keterangan dari perusahaan ke KPP tempat WP pemberi kerja berada.
  7. NPWP bisa langsung jadi deh….

informasi lengkap ada di www.pajak.go.id


UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

12 Oktober 2008

UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan download

Penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilandownload


Surat Keterangan Fiskal

25 September 2008

Pengertian

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan WP untuk masa dan tahun pajak tertentu.

WP adalah WP yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi Pemerintah.

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Bagi WP Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. WP dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada KPP tempat WP terdaftar.

WP yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :

  1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. mengisi formulir permohonan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan :
    • fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan SPT Tahunan tersebut;
    • fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun terakhir;
    • fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus WP yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan dan badan hukum lainnya, maupun pemberian hak baru.

Kewajiban Kantor Pelayanan Pajak

  1. menerima permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal dari WP;
  2. melakukan penelitian atas permohonan WP;
  3. bila WP tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, KPP segera menyampaikan kepada WP untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya melalui surat resmi;
  4. KPP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal apabila WP telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajaka

25 September 2008

Pengertian

Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik

Penyidik di bidang perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik

  1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  7. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka 5;
  8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. menghentikan penyidikan;
  11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Penyidik pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan.

Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan dalam hal :

  1. tidak terdapat cukup bukti;
  2. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. peristiwanya telah daluwarsa;
  4. tersangkanya meninggal dunia;
  5. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat Pemungut;
  6. melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Tindakan Pidana di Bidang Perpajakan

25 September 2008

Pelanggaran Ketentuan Perpajakan dan Ancaman Sanksi

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan WP, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tidak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

  1. Setiap orang karena kealpaannya :
    • tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
    • menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

    sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

    Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap angka 1 diatas menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

    Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari WP, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

    Daluwarsa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

    Tindak pidana di bidang perpajakn tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

    Delik Aduan dan Sanksinya

    Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan.

    Pelanggaran atas larangan mengungkap kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

    1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan WP, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
       
    2.  Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

    Ketertiban dan Sanksi bagi Pihak Ketiga

    Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

    Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan dia atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

    Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

    Mulai Januari 2008 sanksi tindak pidana di bidang perpajakan dia atas menjadi pidana kurungan  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

    Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.


    Pemeriksaan Pajak

    25 September 2008

    Pengertian Permeriksaan 

    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan  peraturan perudang-undangan perpajakan.

    Tujuan Pemeriksaan

    1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
      • SPT lebih bayar dan atau rugi.
      • SPT tidak atau terlambat disampaikan.
      • SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
      • Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
    2. Tujuan lain yaitu :
      • Pemberian NPWP (secara jabatan)
      • Penghapusan NPWP
      • Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
      • WP mengajukan keberatan dan banding
      • Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
      • Pencocokan data dan atau alat keterangan
      • Penentuan WP berlokasi di tempat terpencil
      • Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
      • Tujuan lain selain diatas.

    Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

    1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
    2. Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
    3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
    4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
    5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
    6. Meminta rincian berkenan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
    7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
    8. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

    Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

    1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
    2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
    3. Memberi keterangan yang diperlukan.

    Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui

    1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
    2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat WP (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
    3. Apabila WP tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.