Tak Punya NPWP, Bayar Fiskal 2,5 juta Mulai 1 Januari 2009

23 Desember 2008

Jakarta – Ditjen Pajak telah menetapkan tarif fiskal bagi yang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap orang yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Sementara via angkutan laut bagi yang tak memiliki NPWP akan dikenai fiskal Rp 1 juta.

Pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) itu merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang pada akhir tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bersangkutan setelah memiliki NPWP.

Pengenaan fiskal itu berarti naik 150% dibandingkan fiskal via angkutan udara yang saat ini sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk via angkutan laut, fiskal berarti naik 100% dari saat ini sebesar Rp 500 ribu. Namun jumlah ini lebih rendah dari usulan semula sebesar Rp 3 juta untuk angkutan via udara.

Menurut siaran pers dari Ditjen Pajak, Selasa (23/12/2008), ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2008 untuk WP OP yang berusia 21 tahun. Keputusan ini akan berlaku hingga 31 Desember 2010.

Pengecualian kewajiban membayar FLN bagi WP OP yang bepergian ke luar negeri dilakukan secara otomatif untuk WP OP tertentu dengna cara menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN).

Pihak-pihak yang secara otomatif bebas fiskal adalah:
WP OP yang berusia kurang dari 21 tahun
Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
Pejabat Perwajilan Diplomatik
Pejabat Perwajilan Organisasi Internasional
WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain
Jamaah Haji
Pelintas batas jalan darat
Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Yang bebas SKBFLN adalah:
Mahasiswa asing dengan rekomendasi perguruan tinggi.
Orang asing yang melakukan penelitian
Tenaga kerja asing di pulau Batam, Bintan dan Karimun
Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk seorang pendamping
Anggota misi kesenian, kebudayaan, olah raga dan keagamaan
Program pertukaran mahasiswa dan pelajar
Tenaga Kerja Indonesia selain KTKLN.

Bagi WP OP yang bebas fiskal karena memiliki NPWP, maka:
1. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS), fotokopi paspor dan boarding pass ke petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN).

Jika kartu NPWP atas nama Kepala Keluarga, maka anggota keluarga yang akan berangkat ke luar negeri harus melampirkan fotokopi kartu keluarga.

2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS, fotokopi paspor dan boarding pass serta fotokopi kartu keluarga, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.

3. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker bebas fiskal pada bagian belakang boarding pass yang ditujukan untuk penumpang.

4. Penumpang menyerahkan boarding pass yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.

5. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN jika:
Tidak menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS
Menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS namun check digit menyatakan tidak valid
Menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS yang dimiliki oleh Kepala Keluarga namun tidak melampirkan kartu keluarga atau melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan kartu keluarga itu.

sumber : Detik.com


Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah [NPWP]

10 Desember 2008

Dikarenakan WP Orang Pribadi pindah domisili [KTP yang terdaftar dalam NPWP lama tidak sama dengan KTP tempat tinggal baru] maka WP dapat mengajukan penggantian kode NPWP di tempat KPP yang baru dengan membawa :

  1. NPWP lama.
  2. KTP domisili yang baru.
  3. Mengisi formulir pindah. Formulir bisa di ambil disini dan petunjuk pengisiannya disini .

Pendaftaran NPWP bagi Karyawan Perusahaan

10 Desember 2008

Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka banyak Wajib Pajak Badan yang dihimbau oleh KPP untuk mendaftarkan NPWP bagi karyawannya. Dengan adanya himbauan tersebut dan untuk memudahkan WP pemberi kerja, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut :

  1. Kumpulkan foto kopi KTP seluruh karyawan yang belum mempunyai NPWP.
  2. Bagi perusahaan dengan karyawan yang sedikit [kurang dari 10 orang] dan tinggal dalam satu wilayah KPP maka isi data-data dalam formulir pendaftaran NPWP khusus untuk Orang Pribadi. Formulir bisa di donlot  disini , dan petunjuk pengisian disini
  3. Jika karyawan mempunyai KTP diluar KPP tempat perusahaan terdaftar dan mempunyai jumlah yang banyak [lebih dari 20 orang] maka donlot aplikasi eNPWP dari website http://www.pajak.go.id
  4. Isikan data-data yang diperlukan di aplikasi eNPWP tersebut.
  5. Pindahkan file data-data tersebut [lihat cara penggunaannya di aplikasi] ke dalam flashdisk.
  6. Bawa data dalam flashdisk, foto kopi KTP, formulir perdaftaran, surat keterangan dari perusahaan ke KPP tempat WP pemberi kerja berada.
  7. NPWP bisa langsung jadi deh….

informasi lengkap ada di www.pajak.go.id


Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP

21 September 2008

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan :

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan :

  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau
  • Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari isntansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari isntansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
  • Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan :

  • Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari isntansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong :

  • Fotokopi KTP bendaharawan.
  • Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut :

  • Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation.
  • Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation.
  • Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari isntansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Pendaftaran NPWP dan PKP melalui Elektronik (Electronic Registration)

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh WP dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situr Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk memperoleh NPWP.

Berikut ini langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet :

  1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet denga alamat http://www.pajak.go.id;
  2. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration);
  3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta;
  4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan KTP yang anda miliki;
  5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selam 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  6. Tandatangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti tertera pada SKP sementara anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.
Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan :
  1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
    Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi berwenang (Lurah atau Kepala Desa) 
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha.
    Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
  3. Wajib Pajak Badang.
    Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.
Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
  1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
  2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh akhi waris;
  4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
  6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
Pencabutan Pengukuhan PKP
  • PKP pindah alamat;
  • WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;
  • PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
    Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui proses pemeriksaan. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

21 September 2008

Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

Berdasarkan system self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

Tempat Pendaftaran WP Tertentu dan Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu

 

  1. Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta.
  2. WP PMA yang tidak go public, di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat.
  3. WP Badan dan Orang Asing, di KPP Badora.
  4. WP go public di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public) kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat.
  5. WP BUMD diluar Jakarta, di KPP setempat.
  6. Untuk WP BUMN/BUMD PMA Badora, Go Public di luar Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang.

Fungsi NPWP dan Pengukuhan PKP

Fungsi NPWP

  • sarana dalam administrasi perpajakan
  • tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
  • menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

*Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

Fungsi Pengukuhan PKP

  • pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM
  • sebagai identitias PKP yang bersangkutan

Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila berdasarkan data yang dimiliki DJP ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.

Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.


Beberapa Pengertian Yang Perlu Diketahui

21 September 2008

Pajak

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.